WWARTAPOST.CO.ID, andar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafi’i, menekankan pentingnya sikap bijak dan terbuka dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyikapi aspirasi pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikan A.M. Syafi’i pada Kamis (30/04/2026), menyusul adanya dinamika internal di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung yang kemarin melakukan aksi.
Menurut Syafi’i, seorang pimpinan memang memiliki otoritas dalam menjalankan roda organisasi. Namun, tetap harus memberikan ruang komunikasi bagi para pegawai yang ingin menyampaikan aspirasi maupun masukan, khususnya yang berkaitan dengan program kerja dan peningkatan kinerja institusi.
“Pimpinan di OPD harus bijak. Ketika ada pegawai yang memiliki aspirasi atau masukan, sepanjang itu untuk kebaikan organisasi dan pelaksanaan tugas, harus diberi ruang komunikasi yang terbuka,” ujar Syafi’i.
Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung tersebut menegaskan, penolakan terhadap aspirasi yang konstruktif justru dapat menciptakan citra negatif terhadap institusi. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan kerja yang seharusnya berjalan dengan baik dan profesional.
“Jangan sampai ada kesan bahwa institusi menolak aspirasi. Itu bisa menjadi ‘toksin’ yang merusak tatanan organisasi dan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syafi’i menyebut bahwa persoalan seperti ini patut menjadi perhatian pimpinan daerah. Ia menilai, setiap dinamika yang terjadi di internal OPD perlu diurai secara jelas agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Ini tentu menjadi atensi pimpinan. Kita belum bicara siapa yang salah, tapi yang penting adalah mengurai persoalan yang ada. Kalau memang terjadi hal seperti itu, tentu harus dicari solusi terbaik,” ujarnya.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Lampung, kata Syafi’i. Tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan apabila permasalahan tersebut terus berlanjut.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, bisa saja memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan. Yang jelas, di semua satuan organisasi harus tercipta kondisi yang kondusif, tertib, dan profesional,” kata Syafi’i.
Atas dasar itu. Syafi’i berharap, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang terjadi di Satpol-PP Provinsi Lampung dapat menjaga komunikasi internal yang sehat. “Sehingga kinerja organisasi tetap optimal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
